Home » Featured » Rakor Penanggulangan Bencana, Perkuat Sinergitas Antar Lembaga

Rakor Penanggulangan Bencana, Perkuat Sinergitas Antar Lembaga

Mensos-pkh-3

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, memukul gong sebagai simbolis dibukanya Rakor Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial Tahun 2016.    *(foto:Sarwono)

Jakarta– Kementerian Sosial mengharapkan rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana yang diikuti pihak-pihak terkait akan menghasilkan kesepakatan tentang standar prosedur untuk penanganan pengungsi.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, dalam sambutannya mengatakan dalam sebuah referensi bahwa dalam penampungan satu orang harus punya ruang minimal 3,5 m2.

“Kita inginkan ada semacam kesepakatan tentang standar prosedur untuk manajemen korban bencana di tempat penampungan,” kata Harry, saat membuka Rakor Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial tahun 2016 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Pengembangan Manajemen SDM Program Keluarga Harapan (PKH), di Hotel Best Western Plus, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/04/2016).

Lebih lanjut menurut Harry, secara fakta saat ini kita belum siap untuk melakukan hal tersebut, bisa dilihat dari banyak orang-orang yang ditampung di suatu tempat pengungsian.

“Karena berfikirnya untuk penyelamatan. Tapi dalam konteks lebih lanjut mestinya kita punya desain yang lebih baik, mulai dari mengkoordinir korban sehingga mereka bisa dikelompokkan sesuai standarnya,” tutur Harry.

Mensos-pkh-1

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat (kiri) berjabat tangan dengan Abdull Mujib, Dekan Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, usai Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Pengembangan Manajemen SDM PKH. *(foto:Sarwono)

Kemudian penempatan pengungsi di tempat-tempat penampungan misalnya gedung atau tenda dengan ruang yang cukup, termasuk memperhatikan apakah pengungsi itu keluarga, anak, kelompok rentan atau disabilitas, semua diidentifikasi secara detil.

“Standar prosedur manajemen pengungsi tersebut sudah dibahas sebelumnya dengan berbagai pihak, tinggal sekarang oleh dewan otonomi daerah sehingga nanti menjadi sebuah surat keputusan Menteri Sosial menjadi standar layanan minimal di kabupaten dan kota,” katanya.

Harry menambahkan, masalah bencana ini akan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang masuk pada pelayanan sosial dasar. Jadi sifatnya wajib pemerintah kabupaten kota untuk bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

“Kadang-kadang pemda masih belum cukup paham kalau ini menjadi tanggung jawabnya, seolah-olah kalau ada becana menunggu datangnya dari kementerian, harusnya dari pemda sendiri,” tambah Harry.

Dalam rakor yang diikuti oleh Basarnas, PMI dan BMKG tersebut, selain untuk membangun sinergi antar pihak, juga untuk membahas tindak lanjut dari nota kesepahaman bersama terkait kerjasama dalam hal teknis untuk penanganan bencana dan pengembangan manajemen SDM PKH.

*(Thejakartatimes/Won)

Rakor Penanggulangan Bencana, Perkuat Sinergitas Antar Lembaga Reviewed by on . [caption id="attachment_14399" align="alignnone" width="600"] Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, memukul gong s [caption id="attachment_14399" align="alignnone" width="600"] Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, memukul gong s Rating: 0
scroll to top