Home » Hukum » Saksi Ahli Tegaskan Perjanjian Kredit Bank Sinar Mas Kepada Debiturnya Adalah Hukum Perdata

Saksi Ahli Tegaskan Perjanjian Kredit Bank Sinar Mas Kepada Debiturnya Adalah Hukum Perdata

 

lkpi...

JAKARTA – Fasilitas pemberian kredit dalam dunia perbankan sejatinya disepakati oleh kedua belah pihak kategori hukum perdata, antara Bank sebagai pemilik modal kepada debiturnya. Dengan mempertimbangkan kejujuran dan kehati-hatian, maka kedua belah pihak harus tunduk pada perjanjian tersebut. Namun yang dilakukan PT Bank Sinar Mas Tbk terhadap debiturnya, bertolak belakang dengan faktanya. Debitunya malah dijadikan tersangka dengan klausul pidana, sehingga menjadikan Direktur PT Pazia PillarMercycom Yulisiane Sulistyawaty dan Direktur PT Sinar Karunia Waruna, Rudi Susiawan harus mendekam di penjara dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.

Persidangan kasus gugatan pidana Bank Sinar Mas, terhadap debiturnya dengan terdakawa Yulisiane Sulistyawaty dan Rudi Susiawan, telah beberapa kali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hingga saat ini telah memasuki tahapan menghadirkan para saksi ahli yang diajukan oleh kuasa hukum kedua terdakwa Mangapul Silalahi.

Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah saksi ahli diantaranya Yunus Hasan dan Jamin Ginting yang memberikan pemaparannya terkait kasus pidana yang menjerat kedua terdakwa, demi keadilan untuk memenuhi kejelasan status hukum dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum kedua terdakwa, dihadapan mejelis hakim di PN Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2018).

Dalam penjelasannya saksi ahli keuangan dan perbankan Yunus Hasan, “Perjanjian pemberian kredit dari perbankan kepada pemohon/debitur adalah hukum perdata, dimana aliran dana yang diterima oleh debitur telah menjadi hak sah dalam penggunaannya. Jika dikemudian hari terjadi kredit macet maka dilakukan mekanisme restrukturisasi untuk penyelamatan kredit, dengan memberikan keringanan atas bunga atau memperpanjang jatuh tempo pengembalian pinjaman tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Yunus menambahkan bahwa kasus perdata dalam perjajian kredit ini seharusnya bukan melakukan pendekatan  pidana karena bukan menjadi solusi, dengan menyita aset yang menjadi jaminan kemudian dilelang untuk umum sebagai aturan yang telah disepakati bersama sebagai upaya pengembalian kredit macet tersebut.

“Terkait dakwaan jaksa penuntut umum tindak pidana pencucian uang kepada kedua terdakwa, harus dibuktikan lebih dulu sejak awal bahwa terdakwa mendapatkan uang tersebut dari tindakan pidana. Jika uang itu didapat dari fasilitas kredit perbankan maka perjanjian hukumnya jelas perdata,” jelas Yunus.

Yunus menceritakan pengalamannya sebagai Satgas Pemberatas Mafia Hukum, banyak kasus perdata yang direkayasa menjadi pidana oleh aparat penyidik, dengan memidanakan para tersangka tujuannya untuk menekan atau mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dalam perjanjian perbankan hukum pidana digunakan sebagai jurus pamungkas, jika diketahui para pihak ada niat untuk perbuatan melawan hukum.

Saksi ahli bidang hukum pidana Jamin Ginting menjelaskan, ”Perjanjian pemberian kredit oleh sebuah Bank kepada debiturnya dengan kelengkapan seluruh dokumen pendukung serta telah di verifikasi keberadaan aset yang dijadikan jaminan benar adalah hukum perdata. Jika kemudian debitur tersebut dipidanakan, penyidik kepolisian dan jaksa harus dapat lebih dahulu membuktikan adanya unsur tindak pidana sebagai bukti awal penanganan kasus tersebut,” jelasnya.

Lebih jauh Jamin menjelaskan, dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, maka setiap orang yang terikat perjanjian dengan perbankan tidak langsung dikategorikan sebagai pelaku kejahatan atau melawan hukum. Dalam sebuah perjanjian kredit yang sejak awal tidak ditemukan adanya niat kejahatan atau melawan hukum maka debitur tersebut tidak dapat didakwa dengan hukum pidana.

“Kasus ini dapat menjadi stigma negatif bagi setiap orang, jika tidak dapat membayar kredit dari bank dapat dengan mudah dilaporkan karena melanggar hukum pidana maka semua orang akan masuk penjara.” pungkasnya. (Jay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksi Ahli Tegaskan Perjanjian Kredit Bank Sinar Mas Kepada Debiturnya Adalah Hukum Perdata Reviewed by on .   JAKARTA - Fasilitas pemberian kredit dalam dunia perbankan sejatinya disepakati oleh kedua belah pihak kategori hukum perdata, antara Bank sebagai pemili   JAKARTA - Fasilitas pemberian kredit dalam dunia perbankan sejatinya disepakati oleh kedua belah pihak kategori hukum perdata, antara Bank sebagai pemili Rating: 0
scroll to top