Home » EKONOMI » Rakyat Berhak Atas Penyediaan Air Dikelola Pemerintah

Rakyat Berhak Atas Penyediaan Air Dikelola Pemerintah

Kelola Air Palyja

Guru Besar Univ Diponegoro, Prof Suteki

Jakarta – Palu telah diketuk. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 24 Maret silam telah memutuskan bahwa privatisasi air harus dihentikan. Selain itu, perjanjian kerja sama (PKS) antara PAM dengan Palyja dan Aetra dianggap batal karena telah merugikan negara dan warga Jakarta. Apresiasi sebesar-besarnya pada Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta yang sudah berjuang selama beberapa bulan terakhir.

Pengamat tata Kelola Air swasta, Nila

Ini adalah sebuah harapan sekaligus kemenangan konstitusional warga Jakarta. Selama 17 tahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggeser fungsi air dari barang publik menjadi barang komoditas. Seperti sepatu juga tempe, air diperjualbelikan begitu bebas, sehingga kelas yang berkuasa akan menikmati lebih banyak, baik secara kualitas maupun kuantitas. Alhasil, air tidak mengalir merata ke setiap rumah-rumah warga, melainkan hanya ke rumah-rumah besar dan yang mampu membayar.

Perlu diperhatikan bahwa Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diperkuat tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 telah menyatakan bahwa air adalah res commune atau barang publik, sehingga pemerintah wajib menempatkan air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi. Sebagai hak asasi yang sifatnya inklusif, keadaan ekonomi seseorang tidak boleh menghalangi mereka untuk mendapatkan air.

Ketentuan di atas membawa konsekuensi pada Pemprov DKI Jakarta sebagai representasi negara harus hadir dalam menyediakan akses air bagi publik, bukan justru menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta yang berpedoman pada logika full cost recovery (seluruh biaya ditanggung konsumen). Maka, pengelolaan air yang berorientasi pada keuntungan semata dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap konstitusi kita.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Suteki berpendapat “Putusan MK berpeluang mengembalikan kedaulatan pengelolaan air ke tangan negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya. Dalam diskusi publik bersama Institus Amerta di Jakarta, Selasa 17/6/2015

Unsur privatisasi air dalam UU Sumber Daya Air membuat penguasaan air jatuh ke tangan swasta dan menurutnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus membuat Undang-undang Sumber Daya Air baru yang selaras dengan UUD 1945. Jaminan negara harus juga dibuktikan bahwa negara masih memegang hak penguasaan air antara lain dapat di wujudkan dengan penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok serta pertanian rakyat tak di bebani oleh ongkos jasa pengelolaan, sepanjang air di peroleh langsung dari sumber air namun jika air tak bisa di peroleh langsung dari sumbernya, maka negara wajib menjamin hak setiap warga untuk memperolehnya.

The Jakarta Times/Wijaya

 

Rakyat Berhak Atas Penyediaan Air Dikelola Pemerintah Reviewed by on . Jakarta - Palu telah diketuk. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 24 Maret silam telah memutuskan bahwa privatisasi air harus dihentikan. Selain itu, perj Jakarta - Palu telah diketuk. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 24 Maret silam telah memutuskan bahwa privatisasi air harus dihentikan. Selain itu, perj Rating: 0
scroll to top