Home » Headline » Mengapa Harus ‘Corpus Iuris Civilis?’

Mengapa Harus ‘Corpus Iuris Civilis?’

Plato bertanya: “Siapa yang berhak membuat hukum bagimu?” Berabad kemudian, John Austin (abad 19) lantang: “law is a command of the lawgiver”. Dari sini lahir adagium “tiada hukum selain hukum negara (state)”. Dan dogma, “hukum adalah undang-undang.” Empat abad law enforcement dari sistem ini, maka devolusi atas umat manusia yang terjadi. Seperti kata Darwin, ras manusia justru tidak makin unggul.

Karena masa sebelum Masehi, Socrates berkata, hukum itu berbentuk natural law (hukum alam) atau reason law (hukum rasio). Hukum bukan didominasi oleh satu model belaka. Sumbernya, dari Wahyu atau dari rasio manusia. Austin mendengungkan kebenaran (hukum) hanya yang bersumber dari rasio manusia. Menjejak sebelumnya pada Auguste Comte. Yang membagi tatanan orang berada tiga wilayah. Ingat: pasca revolusi Perancis, 1789. Manusia digolongkan tiga jenis, berlandas pemikiran. Kaum teologis, kaum metafisik, dan kaum positivistik. Kaum yang terakhir yang layak diperanakkan. Karena yang percaya bahwa hukum bersumber dari ‘state’ semata. Maka, longoklah dulu kejadian Revolusi Perancis, yang merubah manusia menjadi rasionalis sejati. Menanggalkan kepercayaan pada Tuhan. Karena Voltaire terus mendesak, “Jika Tuhan menuntut ketundukan penuh, maka Tuhan adalah diktator. Dan segala kediktatoran harus ditolak.” Manusia pun mengenakan rasio semata, untuk men-teori-kan tentang Tuhan, teori manusia yang berujung humanisme. Teori tentang manusia. Mereka merujuk lagi Plato. Tapi menampikkan ucapan Plato lainnya, “Tolok ukur segala sesuatu adalah Illahi,” katanya. Tentu sebuah ironi.

Revolusi Perancis merubah segalanya. Masa itu Vox Rei Vox Dei (Suara Raja Suara Tuhan) menggema. Hukum ditegakkan oleh Raja, sebagai wakil Tuhan. Gereja menjadi pendampingnya. Walau masa kegelapan Eropa, dirundung banyak masalah aqidah. Beragam versi kekristenan, membuat kejumudan. Karena masa sama, filsafat dalam Islam menggema. Mu’tazilah membuat masa Islam berjaya dengan sains yang menggema. walau jaman itu pula Islam kehilangan Yerusalem pertama kalinya. Dan kehancuran Andalusia, yang tak sebanding kecanggihan sains-nya. Tapi era filsafat mu’tazilah merambah Eropa. Dari Cordoba, Aquinas mengimpornya. Dia terkesima Ibnu Rusyd. Buku-buku Ibnu Farabi, Al Kindi, sampai Ibnu Sina menyebar seantero Eropa. Menjadi ajarang berpikir baru benua biru, masa itu. Jadinya filsafat meretas belenggu Gereja. Karena sebelumnya filsafat adalah kriminal. Dilarang. Copernicus sampai Galileo mendobraknya. Rasio menjadi pijakan pemikiran. Hingga memancing Francis Bacon berteori, “Aku Ada maka Aku Berpikir.” Yang kemudian dibalik Descartes, “Aku Berpikir maka Aku Ada.” Inilah teori tentang keberadaan (being). Yang memantik teori tentang kekuasaan, kemudian. Yang pasti, tatkala pemikiran filsafat terhenti di belantara Islam oleh tassawuf, tapi menyebar lebar hingga menjadi liar tak terkendali di Eropa yang kegelapan. Shaykh Abdalqadir Jilani, Imam al Ghazali, sampai Imam Junayd, mendengungkan lagi tassawuf sebagai pijakan laku dan pemikiran. Bukan rasionalitas semata.

Virus rasio kemudian merambah Eropa. Tak terbendung hingga melahirkan Immanuel Kant. Ratio scripta. Segala sesuatunya dianggap benar, jika bisa diukur secara inderawi. Itulah tolok ukur rasio. Masa Galileo, rasio hanya pada titik untuk kosmosentris semata. Tapi makin liar tak terkendali, hingga mendefenisikan tentang bagaimana kekuasaan diatur. Akrobatik hal itu pun mencuat bersahutan. Dari Machiavelli –yang kagum pada Khaldun—hingga Montesquei. Tapi John Locke sampai Dupllesis Mornay mencoba membentengi. Bahwa urusan kekuasaan, sumbernya tetap dari Tuhan. Leviathan, kitab Hobbes, masih menetapkan kekuasan harus berasal dari duel contract, ‘dari Tuhan dan dari rakyat.’ Tapi Rosseou kemudian membaliknya. Memutusnya, bahwa kekuasaan hanya berasal dari satu kontrak saja, dari rakyat semata. Karena Tuhan, kata teori filsafat masa itu, hanya sebatas pembuat jam. Tatkala jam selesai dibuat, maka jam akan berjalan sendirinya. Inilah rasionalitas yang menjadi dogma. Revolusi Perancis merebak. Robbiespierre menjadi penggerak utama. “Kitab suci ditangannya adalah Rosseou,”  kata Shaykh Abdalqadir as sufi, ulama besar asal Skotlandia. Maka, constitutio menjadi eksekusi atas teori Rosseou. Inilah diaggap sumber hukum utama. Bukan lagi Wahyu atau kitab suci.

Perancis pra revolusi adalah Monarkhi absolut. Walau King Louis XIV telah terjerat utang oleh rentenir Galata. Cucunya yang ketiban sial. Utang berbunga, tak sanggup dibayarkan. Rentenir –yang berubah menjadi bankir—telah sukses dalam proyek revolusi Inggris, seabad sebelumnya. Kala itu Raja Inggris, dijerat utang berbunga. Jatuhnya Kerajaan Inggris ditangan rentenir (bankir). Monarkhi berubah, menjadi monarkhi konstitusional. Karena Raja Inggris tak lagi dikawal para kesatria, Ordo penjaga fitrah. Melainkan dikawal Ordo Bankir. Lumatlah Inggris ditangan rentenir. Menyusul kemudian kerajaan Francois. Revolusi 1789, meluluhlantakkan segalanya. Rasio menjadi cara berpikir utama. Itu yang disebut Comte sebagai kaum yang bisa berpikir maju. Yang mau diatur oleh entitas baru. Apa itu? Ini yang disebut ‘state (inggris), ‘l’etat (Perancis), ‘staat’ (belanda). Diterjemahkan menjadi ‘negara’. Kata ini semula ada dalam Il Principe-nya Machiavelli: ‘Lo stato’ (italia). Sumbernya dari bahasa Latin “statum”. Tentu ‘state’ berbeda dengan kerajaan. Apalagi disamakan dengan Kesultanan dalam Islam. Jauh berbeda.

Comte menteorikan, diperlukan modern law (hukum modern) untuk modern state (negara modern). Modern, berarti kekinian. Ini batasan fase revolusi Perancis. Terminologi yang harus dipahami. Agar modern tak disamakan dengan kemajuan jaman. Karena sains –sama halnya masa mu’tazilah—menjadi simbolisasi kemajuan. Padahal, disitulah ciri khas positivistik. Kaum yang tunduk pada hukum modern state.

Robbespierre dikudeta oleh cukongnya. Mereka 25 orang bankir, pendana revolusi Perancis. Dia dicampakkan, setelah memenangkan perang. Bankir mengganti orang. Ditunjukkan Napoleon Bonaperte, Jenderal militer yang berhasil merebut pinggiran Mesir. Napoleon naik tahta. Dimodali 75 juta Franc, oleh rentenir (bankir). Menjadi kaisar. Tapi bankir minta satu hak: mengendalikan ekonomi Perancis. Berdirilah ‘Bank de France’. Bank sentral. Mereka yang mengatur uang dan menciptakannya. Prototipe inilah munculnya modern state. Bank sentral sebagai pengendali dan pengatur uang. Bukan head of state. Pola ini yang kemudian menyebar, semasa kolonisasi. Seantero dunia, tak terkecuali.

Napoleon berkuasa, terjadi kevakuman hukum. Karena hukum Gereja ditanggalkan. Tak lagi merujuk pada Injil atau Taurat. Alhasil dibentuklah panitia kecil mencari sumber hukum tertulis. Hukum rasio. Jean Jacques Regis de Camceres, jurist Perancis, ditugaskan mengepalai tim itu. Dia menemukan kodifikasi hukum masa Romawi pagan. Yang dikodifikasi kaisar Romawi, Justianus I kala di Konstatinopel, 527 M. Kodifikasi hukum itu mengatur Romawi secara tertulis. Hukum itulah ‘Corpus Ius Civilis”. Nah, kitab babon itulah yang digunakan Napoleon. Romawi pagan pun kembali. Kitab itu kemudian diubah judulnya menjadi: Code Napoleon. Isinya berisi tiga kitab babon: Code de Commerce, Code Civil, dan Code Penal. Hindia Belanda kemudian membawanya ke nusantara. Diterjemahkan menjadi Wetboek van Koophandel, Burgelijk Wetboek dan Wetboek van Stracfrecht. Ini yang digunakan hingga kini. Hukum yang berasal dari rasio.

Maka, teori Austin pun menguat. “Tiada hukum selain hukum negara”. Tanzimat di Utsmaniyya, 1840, mengubah syariat mengadopsi rechtstaat, bak di Perancis itu. Corpus Ius Civilis diberlakukan. Syariat dieliminasi. Pun demikian pada negara-negara baru di jazirah. Mereka meletakkan, “tiada hukum selain hukum negara.” Makanya Al Quran dimasukkan dalam konstitusi. Hanya agar disahkan sebagai ‘state law’. Inilah kekeliruan dalam syariat.

Alhasil jamak syariat dimodifikasi. Agar sesuai dengan format reason law. Format positif law. Al Majjalah al Ahkam di Utsmaniyya, itu bukanlah kitab syariat. Melainkan tambalan, diluar kitab babon Code Napoleon.  Sama halnya Kodifikasi Hukum Islam (KHI), yang hanya pelengkap semata. Bukan kitab utama. Dan itu format reason law. Bukan merujuk natural law.

Buku KHIMasa modern masanya reason law. Tak ada lagi natural law. Padahal, Santo Agustinus (abad 12) berkata, hukum terbagi dua: Lex Divina dan Lex aeterna. Lex Divina itulah hukum Tuhan. Lex aeterna itulah hukum setan. Hukum rasio, bisa dibaca itu bukan bersumber dari hukum Tuhan. Melainkan sebaliknya. Karena dari sanalah sumbernya.

Ini bisa dilihat bagaimana sejarah munculnya filsafat (rasio). Iblis-lah yang mempeloporinya. Tatkala manusia dan makhluk lainnya masih di surga, Iblis menggoda Adam Allaihisalam. Dengan rasio-nya. Ketika Allah Subhanahuwataala meminta Iblis bersujud pada Adam Allahisalam, Iblis menjawab, “Mengapa harus sujud?” Nah, filsafat dimulai dari kata “mengapa, kenapa.” Sebuah tanya yang bukan dalam rangka untuk memahami kekuasaan Allah Subhanhuwataala. Melainkan untuk menentangnya. Dari Voltaire kita bisa memahami, tentang bagaimana entitas itu sengaja dibuat manusia.

Padahal Nietzsche menjawab, “filsafat itulah berhala.” Makanya dia menegaskan “Tuhan telah mati.” Karena digantikan rasionalitas sebagai berhala. Yang berwujud pada hukum rasio.

Maka, bukan lagi saatnya merubah-ubah fiqih, agar bisa masuk pada format reason law. Melainkan kita yang harus berubah agar sesuai dengan Islam. Karena modernis Islam, sibuk mengutak atik fiqih, agar bisa bersandingan dengan positif law. Sebuah kekeliruan, yang menyebabkan Islam bukan sejajar dengan jaman. Melainkan terus menerus ketinggalan jaman.

Bagaimana format hukum Islam? Ini sudah ditegaskan al Quran, tak perlu di-constitutio-kan. Apalagi diterjemahkan dalam bahasa undang-undang. Melainkan diamalkan, merujuk pada fiqih. Mengikuti lagi mahdhab. Format amal ahlul Madinah, itulah rule model-nya. Salafus shalih. Itulah amal Madinah. Karena disanalah format Hukum Islam diletakkan. Tapi, bukan fiqihnya yang harus diubah. Melainkan kita yang harus berubah, kata Shaykh Abdalqadir as sufi.

Dan itu dimulai dengan mengembalikan lagi fiqih Zakat. Di sanalah kekuasaan dan kekayaan kembali pada muslimin. Bukan yang merujuk pada ala corpus ius civilis.

Seperti kata Plato, “Siapa yang berhak membuat hukum bagimu?”

 

Irawan Santoso Shiddiq*

*Penulis buku Kembalinya Hukum Islam –Matinya Positif Law– 

Mengapa Harus ‘Corpus Iuris Civilis?’ Reviewed by on . Plato bertanya: “Siapa yang berhak membuat hukum bagimu?” Berabad kemudian, John Austin (abad 19) lantang: “law is a command of the lawgiver”. Dari sini lahir a Plato bertanya: “Siapa yang berhak membuat hukum bagimu?” Berabad kemudian, John Austin (abad 19) lantang: “law is a command of the lawgiver”. Dari sini lahir a Rating: 0
scroll to top