Home » Headline » Kuasa Hukum Korban Mafia Tanah, Akan Ambil Tindakan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikatan Pernyataan Palsu

Kuasa Hukum Korban Mafia Tanah, Akan Ambil Tindakan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikatan Pernyataan Palsu

Sidang kasus dugaan mafia tanah dengan terdakwa mantan presiden direktur Jakarta royale golf club, Muljono Tedjokusumo di gelar di pengadilan negeri Jakarta Barat selasa, (2/4/2019). (Ist)

Sidang kasus dugaan mafia tanah dengan terdakwa mantan presiden direktur Jakarta royale golf club, Muljono Tedjokusumo di gelar di pengadilan negeri Jakarta Barat selasa, (2/4/2019). (Ist)

JAKARTA – Sidang lanjutan dugaan mafia tanah dengan terdakwa mantan Presdir Jakarta Royale Golf Club Muljono Tedjokusumo kembali digelar di Penggadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (02/04/2019).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sterry Marleine untuk mendengarkan keterangan saksi Sarmili, Warga Kembangan Selatan, Jakarta Barat.
Dalam keterangannya, saksi yang bekerja sebagai freelance pada biro jasa pembuatan surat itu menyatakan pernah mengajukan pembuatan surat Akte Jual Beli tanah atas nama Salim bin H. Entong. Saksi mengatakan dari 5 buah surat AJB yang diajukan hanya satu yang disetujui dan sisanya tidak disetujui karena kurangnya persyaratan seperti riwayat tanah, surat keterangan tidak sengketa.

Saat majelis hakim menunjukan dan menanyakan keaslian surat dokumen tanah milik korban kepada saksi, saksi menyatakan bahwas surat tersebut adalah palsu.

Namun keterangan yang diberikan saksi berbeda dengan apa yang ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Okta. Saat ditanya mengenai surat pernyataan saksi yang menyatakan bahwa surat tersebut adalah palsu, saksi Sarmili mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Pak Salim orang menyuruhnya untuk membuatkan surat girik.

Saksi juga tidak bisa memberikan jawaban yang kongkrit saat JPU Okta menanyakan dari mana dirinya mengetahui surat tersebut adalah palsu. Saksi menjawab bahwa hal tersebut hanya berdasarkan pengalaman.

Okta kembali mempertanyakan kepada saksi apakah dirinya mengetahui adanya penggunaan surat palsu yang digunakan terdakwa untuk penerbitan sertifikat hak milik no. 4459, 4461, 4460 dan 4476. Lagi-lagi saksi menjawab tidak tahu mengenai hal itu.

Saat ditanya apakah saksi mengetahui bahwa AJB tersebut sebelumnya sudah pernah dipergunakan terdakwa untuk menerbitkan HGB no.4895. Kembali saksi mengatakan tidak tau.

Sementara Kuasa Hukum korban, Akhmad Aldrinof Lonkoln saat dikonfirmasi mengenai pernyataan saksi yang menyatakan surat girik yang dimiliki korban adalah palsu, Adrinof mengatakan keterangan saksi memungkinkan untuk dilaporkan ke polisi.

Aldrinof mengatakan keterangan yang diberikan saksi masih fiktif dibawah sumpahnya.“Saya akan mempertimbangkan tindakan hukum atas keterangan saksi”, kata Adrinof. Sidang ditunda
Dan dilanjutkan minggu depan, Rabu 10 April 2019 dengan agenda menghadirkan terdakwa yaitu mantan Presiden Direktur Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo .  

Pada sidang sebelumnya, perkara dugaan pemalsuan surat tanah dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Rabu (27/2) lalu.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan keterangan saksi ahli, Dr Iing R. Sodikin, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. Iing tak dapat menghadiri persidangan lantaran sedang menjalankan tugas. 

Dalam keterangan yang dibacakan JPU Okta, Iing menegaskan, dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah harus asli dan tidak boleh berdasarkan hasil fotocopy. Hal ini sesuai dengan PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 dan standar prosedur pelayanan sesuai peraturan kepala BPN nomor 1/2010. Ditegaskan Iing, pemalsuan terhadap tanda tangan maupun dokumen dalam mengajukan sertifikat tanah dapat dipidanakan. 

“Apabila tanda tangan palsu, dipalsukan maka dapat dituntut secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Jaksa Okta saat membacakan keterangan saksi ahli Iing R Sodikin di PN Jakbar, Rabu (27/2). 

Selain itu, sertifikat tana yang diterbitkan atas dokumen palsu telah cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. 

“Ahli menjelaskan sertifikat hak milik yang telah terbit merupakan produk pertanahan yang cacat prosedur dan dapat dibatalkan sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan setelah ditemukan adanya rekayasa dalam penerbitan SHM tersebut dan diduga palsu,” katanya. (Qiy)

Kuasa Hukum Korban Mafia Tanah, Akan Ambil Tindakan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikatan Pernyataan Palsu Reviewed by on . [caption id="attachment_22407" align="alignnone" width="300"] Sidang kasus dugaan mafia tanah dengan terdakwa mantan presiden direktur Jakarta royale golf club, [caption id="attachment_22407" align="alignnone" width="300"] Sidang kasus dugaan mafia tanah dengan terdakwa mantan presiden direktur Jakarta royale golf club, Rating: 0
scroll to top