Home » Headline » KASN Turunkan Tim Penyelidik Terkait Penonaktifan Sekda Kota Pematangsiantar

KASN Turunkan Tim Penyelidik Terkait Penonaktifan Sekda Kota Pematangsiantar

Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi Komisi Aparatur Sipil Negara, Nurhasni (tengah), bersama awak media The Jakarta Times, Jakarta, Senin (14/10/2019). Foto: Edo

Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi Komisi Aparatur Sipil Negara, Nurhasni (tengah), bersama awak media The Jakarta Times, Jakarta, Senin (14/10/2019). Foto: Edo

 

JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencermati proses penonaktifan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Budi Utari Siregar. Sebelumnya, Wali Kota Pematangsiantar Herfriansyah Noor telah menunjuk langsung Kepala Dinas Pariwisata, Kusdianto sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekda Kota Pematangsiantar.

Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN, Nurhasni, mengungkapkan bahwa tim penyelidik KASN telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat daerah setempat.

Selain itu, KASN juga melakukan pemeriksaan terhadap hasil laporan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekda, penonaktifan, serta proses penunjukan langsung Plh Sekda Kota Pematangsiantar, Kusdianto.

“Awal Oktober itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyelidik KASN terhadap Wali Kota dan Sekda Pematangsiantar,” ungkap Nurhasni saat ditemui awak media di ruangan kerjanya, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Lebih lanjut, Asni sapaan akrab Nurhasni menjelaskan pihaknya juga telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait tata laksana kepemerintahan yang menuai polemik berkepanjangan di lingkup Pemkot Pematangsiantar itu.

Namun, Asni enggan mengungkapkan hasil pemeriksaan dan temuan yang dilakukan tim penyelidik lantaran masih akan diproses dalam rapat tertutup oleh komisioner KASN.

“Nanti ditunggu saja seperti apa hasil rekomendasi komisoner KASN. Yang pasti, kalau prosesnya itu dilakukan secara benar akan kami aminkan. Tapi kalau dilakukan tidak sesuai ketentuan, kita akan minta ditinjau (evaluasi) kembali,” tegas Asni.

Asni berharap proses penunjukan Plh Sekda Kota Pematangsiantar itu dilakukan berdasarkan tahapan dan prosedural sesuai Undang-Undang ASN. Tidak boleh dilakukan serta merta tanpa sesuai aturan yang berlaku.

“Keputusan diambil harus secara konstitusional,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar Herfriansyah Noor sebelumnya sudah melakukan penunjukan langsung Kepala Dinas Pariwisata, Kusdianto sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar tanpa pemberitahuan melalui Surat Keputusan (SK) penonaktifan Sekda sebelumnya. Penunjukan Plh itu lantas menuai polemik berkelanjutan di internal lingkup Pemerintah Kota Pematangsiantar. (EDO)

KASN Turunkan Tim Penyelidik Terkait Penonaktifan Sekda Kota Pematangsiantar Reviewed by on . [caption id="attachment_23301" align="alignnone" width="300"] Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi Komisi Aparatur Sipil Negara, Nurhasni (tengah), be [caption id="attachment_23301" align="alignnone" width="300"] Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi Komisi Aparatur Sipil Negara, Nurhasni (tengah), be Rating: 0
scroll to top