Home » EKONOMI » Hipmi Minta Kepala Daerah Topang Target Presiden Perbaiki Kemudahan Berbisnis

Hipmi Minta Kepala Daerah Topang Target Presiden Perbaiki Kemudahan Berbisnis

HIPMI

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia berjabat tangan dengan Presiden RI Joko Widodo. (Foto:Ist)

Jakarta – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia meminta agar pemerintah daerah (Pemda) baik gubernur dan bupati menopang target pemerintah pusat dalam memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia (Ease of Doing Business, EODB). Bahlil mengatakan, kunci sukses perbaikan peringkat tersebut ada di tangan para bupati.

“Peran kepala daerah sangat strategis dalam menopang target Bapak Presiden. Saya kira kepala daerah harus pekah. Sebab perizinan usaha utamanya usaha kecil menengah sudah terdelegasikan ke daerah, utamanya kabupaten,” ujar Bahlil di Jakarta, Minggu (8/5), usai mengunjungi pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Internasional Trade and Summit (AITIS) tadi malam.

Bahlil mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XII. Di sini Presiden memberikan fokus untuk memperbaiki tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia yang saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara sebagaimana survei yang dilakukan oleh Bank Dunia. “Kita ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara Asean lainnya seperti Singapura pada posisi 1, Malaysia pada posisi 18,  Thailand di posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan Filipina posisi 103,” ujar Bahlil.

Target Presiden, lanjut Bahlil, Ease of Doing Business atau Kemudahan Berusaha Indonesia minimal berada hingga ke posisi 40. Sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan sejumlah perbaikan dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesi, terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

Bahlil mengatakan, Pemda perlu merevitalisasi peran Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menciptakan efisiensi pada business process pengurusan izin, percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/prosedur dan biaya yang  proporsional. “PTSP di daerah ini harus berbenah mengikuti apa yang pusat lakukan di BKPM. BKPM sudah merevitalisasi peran PTSP nasional yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan izin  dari beberapa kementrian lembaga,” ujar Bahlil. (Thejakartatimes/R*/EOS)

Hipmi Minta Kepala Daerah Topang Target Presiden Perbaiki Kemudahan Berbisnis Reviewed by on . [caption id="attachment_14641" align="alignnone" width="600"] Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia ber [caption id="attachment_14641" align="alignnone" width="600"] Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia ber Rating: 0
scroll to top