Home » EKONOMI » Hipmi Apresiasi Keberanian Presiden Cabut 3.143 Perda Bermasalah

Hipmi Apresiasi Keberanian Presiden Cabut 3.143 Perda Bermasalah

20160215_112627

Ketua umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia. (Foto: dok Hipmi)

Jakarta – Ketua umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengapresiasi langka Presiden Joko Widodo mencabut sebanyak 3.143 peraturan daerah bermasalah. Tindakan ini dianggap sebagai langka berani dan semestinya sudah harus dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya.

“Kami dalam posisi mengapresiasi. Ini sebuah langka berani dari Presiden dan beliau menunjukan negara berdaulat di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Bahlil di Hipmi Center, Jakarta hari ini. Bahlil mengatakan, integrasi NKRI tidak hanya dari aspek geografis dan keamanan, tapi juga dari aspek hukum dan politik hingga perekonomian.

Dengan adanya pencabutan perda-perda tersebut, kedaulatan politik kenegaraan, melalui kewenangan Presiden, kembali ditegakan. Bahlil mengatakan, negara wajib menjamin tidak ada aturan-aturan di daerah yang memperlambat pertumbuhan, pemerataan ekonomi, investasi, menghambat pembangunan dan melawan kebhinekaan. “Kalau ingin maju cepat jangan ada daerah yang seenaknya membuat Perda yang tidak produktif. Dia akan ketinggalan dari daerah lainnya yang perdanya justru lebih inovatif dan mutakhir mendorong perekonomian,” ujar Bahlil.

Sebab itu, Hipmi mendukung pencabutan berbagai perda bermasalah itu.   Pencabutan perda ini semestinya sudah lama dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya. Sebab, selain banyak perda yang melawan arus konstitusi, juga perda-perda tersebut tidak memperkuat daya saing nasional. “Sebenarnya, sudah sejak lama harus dicabut. Tapi baru Presiden sekarang yang punya nyali mencabut ini barang,” ujar Bahlil.

Bahlil menghimbau agar kepala daerah dan legislatif daerah tidak lagi membuat Perda yang berpotensi bermasalah dikemudian hari. Kepala daerah diimbau untuk menciptakan iklim yang baik terhadap kemudahan kewirausahaan dan memulai bisnis.”Saat ini kan iklim kewirausahaan kita kuran baik. Memulai bisnis di negara kita ini salah satu yang paling susah di dunia,” ujar Bahlil.

Tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia yang saat ini, ujar Bahlil, berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara sebagaimana survei yang dilakukan oleh Bank Dunia. “Kita ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara Asean lainnya seperti Singapura pada posisi 1, Malaysia pada posisi 18,  Thailand di posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan Filipina posisi 103,” ujar Bahlil.

Sejalan dengan Presiden, lanjut Bahlil, ease of doing business atau kemudahan berusaha Indonesia minimal berada hingga ke posisi 40. Sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan sejumlah perbaikan dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesi, terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

Bahlil mengatakan, Pemda perlu merevitalisasi peran Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menciptakan efisiensi pada business process pengurusan izin, percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/prosedur dan biaya yang  proporsional. “PTSP di daerah ini harus berbenah mengikuti apa yang pusat lakukan di BKPM. BKPM sudah merevitalisasi peran PTSP nasional yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan izin  dari beberapa kementrian lembaga,” ujar Bahlil.(Thejakartatimes/R/EOS)

Hipmi Apresiasi Keberanian Presiden Cabut 3.143 Perda Bermasalah Reviewed by on . [caption id="attachment_15088" align="alignleft" width="507"] Ketua umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia. (Foto: [caption id="attachment_15088" align="alignleft" width="507"] Ketua umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia. (Foto: Rating: 0
scroll to top