Home » Headline » FKWB Bersama Warga Cipete Utara Galang Kekuatan Lawan Mafia Tanah

FKWB Bersama Warga Cipete Utara Galang Kekuatan Lawan Mafia Tanah

 

Ketua FKWB Yanto Wongso. (Foto: Ojay)

Ketua FKWB Yanto Wongso. (Foto: Ojay)

JAKARTA – Perjuangan warga di jalan Kirai, kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru untuk pertahankan tanahnya dari ‘ancaman’ para mafia tanah masih menghadapi berbagai rintangan. Meskipun telah terakomodasi melalui sebuah Forum Komunikasi Warga Bersatu (FKWB) dengan semangat penuh dengan harapan bahwa tanah seluas 5,4 hektare yang saat ini ditempati selama puluhan tahun agar bisa bersertifikat.

Dengan bermodalkan semangat yang tinggi untuk mencari keadilan, forum yang diketuai oleh salah seorang tokoh muda masyarakat di wilayah Cipete Utara terus berjuang dengan berbagai cara sampai dibatalkannya sertifikat hak milik M10 & M11 atas lahan seluas 5,4 ha yang diklaim dimiliki oleh PT Bintang Dharmawangsa Perkasa.

Saat ini FKWB berserta tim telah berhasil mengumpulan berkas dan informasi secara lengkap terkait kasus lahan di Cipete Utara tersebut. Dimotori Yanto Wongso salah seorang aktivis kepemudaan dan juga Ketua RW 04 Kelurahan Cipete Utara, telah melakukan advokasi dan audiensi ke sejumlah instansi terkait selain Walikota Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta, ATR/BPN Pusat, BPN Jakarta Selatan, Sekretariat Negara dan Kantor Staf Kepresidenan.

“Insya Allah, FKWB akan berjuang terus secara maksimal atas nama warga Cipete Utara untuk mengupayakan penuntasan kasus lahan ini melalui jalur hukum dan instansi terkait melawan arogansi pihak pengembang atau mafia tanah yang berambisi menguasai lahan kami,” ujar Yanto Wongso di hadapan puluhan warga Cipete Utara, di Aula Warga RW 04, Cipete Utara, Jumat malam (29/3/2019).

Langkah yang telah ditempuh FKWB sejauh ini telah menghimpun dokumen tanah yang didiami ratusan kepala keluarga di kawasan Cipete Utara untuk proses mengajuan sertifikat kepada BPN Jakarta Selatan atau Program Terpadu Sertifikasi Lahan (PTSL), serta pengukuran lahan di wilayah tersebut pada 2018 silam. Namun hingga saat ini masih menghadapi proses verifikasi serta pendataan dalam sistim administrasi di kantor BPN Jakarta Selatan.

Suasana pertemuan Warga Cipete Utara. (Ist)

Suasana pertemuan Warga Cipete Utara. (Ist)

Reforma Agraria

Sejumlah permasalahan dibahas dalam pertemuan warga Cipete Utara tersebut dengan antusias, untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terkait proses PTSL, yang turut dihadiri antara lain oleh Politisi PDIPerjuangan Nurhaeni dan anggota Kantor Staf Kepresidenan bidang advokasi konflik agraria Iwan Nurdin.

Pemerintah Jokowi – Yusuf Kalla dalam program kerjanya telah keluarkan Peraturan Presiden no 88 tahun 2017 serta no 86 tahun 2018, yang bertujuan untuk mempercepat proses kerja penerbitan sertifikat hak milik atas lahan yang telah ditempati oleh warga khususnya di DKI Jakarta masih menghadapi sejumlah masalah. Sejauh ini Gugus tugas Percepatan Reforma Agraria wilayah DKI Jakarta belum dibentuk, menandakan pemeritah provinsi DKI Jakarta tidak serius menangani masalah besar yang dihadapi warganya.

Seperti yang disampaikan Iwan Nurdin anggota Kantor Staf Kepresidenan bidang reforma agraria menjelaskan, “Tugas kami untuk memastikan dan mendorong percepatan proses penerbitan sertifikasi lahan bagi rakyat. Banyak permasalahan atas lahan yang timpang tindih mulai dari administrasi kepemilikannya yang merupakan tugas BPN, untuk itu kami akan melakukan percepatan koordinasi antar instansi terkait terhadap kasus yang dialami warga Cipete Utara,” jelas Iwan.

Senada dengan hal tersebut politisi Nurhaeni alumnus UGM yang memiliki pengalaman mengadvokasi sejumlah kasus lahan di berbagai wilayah menyatakan, “Semangat ratusan warga Cipete Utara membuktikan bahwa kasus ini harus diselesaikan dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas lahan yang telah ditinggali selama puluhan tahun. Meskipun harus menghadapi berbagai rintangan namun tidak menyurutkan kerjasama yang telah dibangun melalui FKWB optimis berhasil, dan kami akan mengawal terus kasus lahan Cipete Utara ini,” pungkasnya.

IMG-20190331-WA0010

Lawan Mafia Tanah

Seperti diberitakan sebelumnya ratusan warga memprotes penutupan Jalan Kirai 5 oleh PT Bintang Dharmawangsa Perkasa di RT 11/RW1 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (10/1/2018).

PT Bintang mengklaim mempunyai hak atas tanah di kawasan tersebut seluas 5,4 hektare. Sedangkan pengurus FKWB Jalan Kirai, Santoso, mengatakan warga tidak terima jalan yang telah digunakan sejak puluhan tahun itu digusur begitu saja.

“Kami menuntut hak warga yang telah menggunakan jalan itu selama ini,” kata Santoso.

Penutupan jalan oleh PT Bintang tersebut panjangnya sekitar 60 meter dengan lebar 1 meter. Jalan ditutup dengan puing bangunan setinggi sekitar 80 sentimeter. Puing itu diambil dari sisa bongkaran rumah warga yang digusur di samping kiri dan kanan Jalan Kirai 5.

Sardi, Ketua RT 3/RW 4 Kelurahan Cipete Utara, mengatakan bahwa lahan yang diklaim PT Bintang terbentang dari RW 1, 4, dan 8 Kelurahan Cipete. Warga datang karena ada surat undangan dari PT Bintang kepada beberapa pengurus lingkungan untuk mengosongkan rumah warga.

“Saya diundang untuk pertemuan itu,” ucapnya.

Surat yang ditandatangani oleh Manajer Proyek Max Marthen Rantung tersebut menyatakan, rencana pengosongan dan pemasangan plang PT Bintang berdasarkan SHM Nomor 10 seluas 44.450 meter persegi dan SHM Nomor 11 seluas 16.100 meter persegi.

Menurut Santoso, klaim PT Bintang atas kepemilikan seluas 5,4 hektar di perkampungan yang dihuninya adalah ilegal. PT Bintang menyatakan mempunyai sertifikat hak milik dengan nomor 10 dan 11 atas lahan seluas 5,4 hektare. Namun, Dia meneruskan, saat ini sekitar 600 rumah warga telah berdiri di lahan tersebut.

“Sertifikat M10 dan M11 itu cacat hukum. PT (PT Bintang) tidak bisa punya hak milik.”

Dia menuturkan, lahan warga memang selama ini masih status quo di Badan Pertanahan Nasional. Namun, pada  1960-an warga menang atas gugatan lahan tersebut.

Salah seorang ahli waris lahan, Nasrudin, mengatakan permasalahan ini timbul karena pada 1950-an ada seorang mandor bernama Najih bin Miung yang menyatakan diri sebagai ahli waris lahan itu. Padahal, Mandor Najih tidak mempunyai hak untuk menjual tanah keluarga itu.

“Mandor tersebut yang menjual tanah karena memegang Ireda atau PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),” ucapnya. “Padahal dia hanya mandor bukan ahli waris.”

Diakui warga memang tidak mempunyai sertifikat atas kepemilikan tanah yang mereka tempati. Namun, warga mempunyai bukti surat pembayaran PBB dan putusan pengadilan yang dimenangi warga pada 1960-an.

Warga ingin membuat sertifikat atas tanah itu sekaligus menolak rumah dan tanah mereka dijual kepada PT Bintang. “Sebab sertifikat yang dimiliki perusahaan sudah dibatalkan sejak tahun 1960-an,” kata Nasrudin menjelaskan duduk perkara penutupan jalan. (Jay)

FKWB Bersama Warga Cipete Utara Galang Kekuatan Lawan Mafia Tanah Reviewed by on .   [caption id="attachment_22389" align="alignnone" width="300"] Ketua FKWB Yanto Wongso. (Foto: Ojay)[/caption] JAKARTA - Perjuangan warga di jalan Kirai,   [caption id="attachment_22389" align="alignnone" width="300"] Ketua FKWB Yanto Wongso. (Foto: Ojay)[/caption] JAKARTA - Perjuangan warga di jalan Kirai, Rating: 0
scroll to top