Home » Headline » Diduga Merugikan Keuangan Negara Tiga Hakim PN Martapura Dilaporkan ke MA

Diduga Merugikan Keuangan Negara Tiga Hakim PN Martapura Dilaporkan ke MA

Kuasa Hukum PT BKKSM Agung Mattauch, di gedung MA Jakarta. (Foto: Ist)

Kuasa Hukum PT BBKS Agung Mattauch, menjawab awak media di gedung MA Jakarta. (Foto: Ist)

JAKARTA – Kuasa hukum PT Bangun Banua Kalimantan Selatan (PT BBKS), Agung Mattauch, melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri Martapura kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) terkait putusan perkara Nomor: 38/Pdt.G/2017/PN.Mtp.

Kepada awak media Agung di Jakarta, Selasa (4/12), menyampaikan, pihaknya melaporkan tiga hakim PN Martapura yang mengadili perkara tersebut pada hari ini karena putusannya merugikan keuangan negara. Adapun ketiga hakim yang mengadili perkara Nomor: 38/Pdt.G/2017/PN.Mtp adalah Anna Muzayyanah, Gesang Yoga Madyasto, dan Artika Asmal.

“Dalam perkara antara PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, melawan Anna Trisula/Lo Tjioe Iin dan kawan-kawan tersebut, Pemrov Kalsel sebagai pemilik PT Bangun Banua Kalimantan Selatan dirugikan sebesar Rp60 miliar,” ujarnya.

Agung menuturkan, perkara tersebut berawal pada 1991 di mana PT BBKS membeli tanah seluas 20 ribu M2 secara resmi melalui proyek nasional dengan membentuk Tim Operasional Pembebasan Tanah Tahun 1991, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Dalam Tim, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar, sebagai Ketua Panitia, dengan beranggotakan Direktorat Agraria, camat Gambut, dan Lurah Gambut serta pemerintah daerah setempat. Untuk itu PT BBKS mendapatkan SHM No.59.

Namun setelah PT BBKS menguasai fisik tanah selama 26 tahun, tiba-tiba pada 2017, Anna Trisula, mengklaim sebagai pemilik tanah. Yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Martapura.

Atas gugatan tersebut, majelis hakim terdiri dari Anna Muzayyanah selaku ketua majelis dan dua anggota majelisnya, Gesang Yoga Madyasto dan Artika Asmal, memutuskan bahwa SHM No.59 yang dikuasai BBKS tidak sah karena belum dibaliknama setelah dibeli melalui Tim Operasional Pembebasan Tanah Tahun 1991.

“Pertimbangan hukum ini aneh karena belum dibaliknamakan SHM No.59 yang dibeli bukan berarti sertifikat itu kemudian tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum,” ujar Agung.

Guna mempertahankan aset Pemda Kalsel tersebut, PT BBKS pun meminta bantuan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel sebagai kuasa hukum di persidangan. Mereka sempat walk out sebagai bentuk protes atas sikap majelis hakim.

“Semua keganjilan dan keanehan itu kami laporkan ke MA,” kata Agung. Ia menyebut sebelum putusan dibacakan sempat beredar kabar bahwa PT BBKS akan dikalahkan karena diduga terdapat kepentingan besar di balik sengketa ini.

Sementara itu para hakim yang diadukan ke MA tersebut belum dapat dikonfirmasi karena penelusuran redaksi belum membuahkan hasil. (Boy)

Diduga Merugikan Keuangan Negara Tiga Hakim PN Martapura Dilaporkan ke MA Reviewed by on . [caption id="attachment_22144" align="alignnone" width="800"] Kuasa Hukum PT BBKS Agung Mattauch, menjawab awak media di gedung MA Jakarta. (Foto: Ist)[/caption [caption id="attachment_22144" align="alignnone" width="800"] Kuasa Hukum PT BBKS Agung Mattauch, menjawab awak media di gedung MA Jakarta. (Foto: Ist)[/caption Rating: 0
scroll to top